Lowongan Kerja LKPP RI Non PNS September 2015

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (disingkat LKPP) adalah salah satu dari 28 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah. Saat ini LKPP dipimpin oleh Ir. Agus Rahardjo, M.S.M.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) tumbuh dari cikal bakalnya, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) yang dibentuk pada tahun 2005. Sebagai unit kerja Eselon II di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, PPKPBJ memiliki tugas Penyusunan kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Seiring reformasi yang bergulir di Indonesia, muncul harapan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak. Selain lingkup dan cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah yang luas, bersifat lintas institusi dan lintas sektor, juga berdampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, peningkatan produksi dalam negeri, dan pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya.

Bertolak dari latar belakang seperti demikian, dirasakan perlu keberadaan lembaga tersendiri yang memiliki kewenangan merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, terpadu, terarah, dan terkoordinasi.

Pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

Tugas LKPP

LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Fungsi

1. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
2. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanannya;
4. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (electronic procurement);
5. Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum;
6. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, penatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta rumah tangga.

Saat ini LKPP RI membutuhkan calon pegawai baru NON PNS dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Staf Pendukung Teknologi Informasi (Kode : IT)

Persyaratan :

1. Minimal D3 bidang teknologi informasi
2. IPK minimal 3.00
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
4. Menguasai MS Office, MS Access, dan MS Excel
5. Mampu berkomunikasi dengan baik
6. Memiliki pengalaman bekerja di bidang IT minimal 1 tahun
7. dapat bekerja dalam tim

2. Junior Programmer (Kode : Junior Programmer)

Persyaratan :

1. Minimal S1 Sarjana komputer / sistem informasi lulusan Perguruan Tinggi
2. Berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang pengembangan informasi dalam 2 (dua) tahun terakhir
3. Menguasai bahasa pemrograman : PHP, JAVA, Visual Basic, ASP.NET
4. Menguasao pemrograman database : MS Access, Mysql, Oracle

Pengiriman Lamaran

Bagi yang berminat, lamaran beserta CV, salinan ijazah dan transkrip nilai dikirimkan ke alamat email :

pengadaan.dsp@lkpp.go.id

Catatan :

1. Tulis posisi di subyek email
2. Lamaran diterima paling lambat tanggal 21 September 2015.
3. Lamaran yang akan diproses hanya pelamar yang sesuai dengan persyaratan.

Sumber : LKPP RI

Dugong

Love is when the other person's happiness is more important than your own

Share this post

Berlangganan update artikel terbaru via email: